Pak Ogah Bikin Resah, DPRD DKI Desak Pemprov Bentuk Satgas Pemberantasan

www.bincangekonomi.comǁJakarta,20 September 2026-Keberadaan ‘Pak Ogah’ di sejumlah ruas jalan Jakarta kembali menjadi sorotan. Tak hanya mengatur lalu lintas secara ilegal, aksi mereka dinilai mulai mengganggu ketertiban hingga membuat pengendara resah. Terbaru, aksi sekelompok ‘Pak Ogah’ di bawah Flyover Pesing, Jakarta Barat, menjadi perhatian setelah mereka disebut memindahkan pembatas jalan yang dipasang untuk mencegah kendaraan berputar…

Read Full News

JPO di Cawang Tak Biasa, Tangga Turun di Tengah Jalan, Pemprov DKI Buat Pelican Crossing

www.bincangekonomi.comǁJakarta,9 September 2026-Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur, memiliki kondisi tak biasa. Tangga JPO justru berakhir di tengah jalan raya sehingga pejalan kaki masih harus menyeberang arus kendaraan. Kondisi itu membuat warga yang menggunakan JPO masih harus menyeberangi arus kendaraan untuk melanjutkan perjalanan. Situasi tersebut kemudian menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena menyangkut keselamatan pejalan kaki. Sebagai langkah sementara, Pemprov DKI melalui…

Read Full News

Lapangan Padel di Lahan Pemprov DKI Disorot, Kevin Wu: Kalau Belum Ada PBG Harus Dihentikan

www.bincangekonomi.comǁJakarta,30 Agustus 2026-Pembangunan lapangan padel di atas lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di kawasan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu mempertanyakan pembangunan yang disebut kembali berjalan setelah sebelumnya disegel oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat. Menurut Kevin, pembangunan tersebut semestinya dihentikan apabila Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum diterbitkan dan status penyegelan masih berlaku. “Kalau PBG belum terbit dan segel masih…

Read Full News

Dinas LH DKI Diminta Percepat Serapan Anggaran, Gerakan Pilah Sampah Jadi Sorotan

www.bincangekonomi.comǁJakarta,15 Agustus 2026-DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Lingkungan Hidup (LH) mempercepat penyerapan anggaran tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike dalam rapat pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026, Jumat (14/8/2026). Yuke mengatakan, hingga Juli 2026, realisasi anggaran Dinas LH belum mencapai 50 persen. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena masih ada sejumlah kegiatan yang membutuhkan penyesuaian anggaran. Salah satunya berkaitan dengan pelaksanaan Gerakan Pilah Sampah…

Read Full News

Pilah Sampah Jadi Gerakan Masif di Jakarta, Pramono Paksa Hotel-Restoran Olah Sampah Sendiri

www.bincangekonomi.comǁJakarta,11 Mei 2026-Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, gerakan pemilahan sampah dari sumber akan dijalankan secara masif hingga tingkat RT/RW. Bahkan, Pramono juga akan mewajibkan para pelaku usaha, baik itu hotel, restoran, maupun kafe (horeka) untuk memilih sampahnya sendiri. Kebijakan ini menjadi upaya serius Pemprov DKI dalam mengurangi beban sampah sekaligus mendorong pengelolaan mandiri dari sumbernya. Gerakan Masif dari RT hingga Kota Pramono…

Read Full News

Pendatang Baru Mulai Serbu Jakarta, Pemprov DKI Mulai Pendataan Tanpa Operasi Yustisi

www.bincangekonomi.comǁJakarta,30 Maret 2026-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai melakukan pendataan terhadap pendatang baru yang tiba di Ibu Kota usai libur Lebaran 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, pendataan sudah dilakukan begitu mereka tiba di Ibu Kota. Pendatang Baru Sudah Mulai Masuk Pramono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah menerima laporan adanya sejumlah pendatang baru yang sudah mulai masuk Jakarta. Pendataan dilakukan terutama bagi warga yang baru pertama kali datang dan belum mengetahui situasi Jakarta. “Kami…

Read Full News

Belajar dari Musibah, Pramono Susun Pergub Baru Tindak Gedung Bermasalah

www.bincangekonomi.com.ǁJakarta,19 Desember 2025-Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan langkah kebijakan baru untuk menindak gedung-gedung bermasalah di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub), bahkan membuka opsi Peraturan Daerah (Perda), guna memperkuat penertiban bangunan yang tidak memenuhi ketentuan perizinan dan keselamatan. Kebijakan ini ditempuh menyusul maraknya temuan gedung bermasalah serta tragedi kebakaran di Gedung Terra Drone yang menewaskan puluhan orang. Belajar dari Kebakaran Gedung Terra Drone Pramono menegaskan,…

Read Full News