Perluasan Sekolah Gratis Sulit di APBD Perubahan, Diusulkan Tahun 2027
www.bincangekonomi.comǁJakarta,11 Juli 2026-Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, KH Muhammad Subki, menilai rencana perluasan program sekolah swasta gratis belum memungkinkan direalisasikan melalui APBD Perubahan 2026.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal membuat program tersebut lebih realistis dibahas pada penyusunan APBD 2027.
Pernyataan itu disampaikan Subki usai rapat kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan.
Ia mengatakan penambahan anggaran pada APBD Perubahan tidak cukup besar untuk mengakomodasi perluasan program tersebut.
“Kalau di APBD Perubahan mungkin agak berat ya, karena peningkatan keuangannya kan tidak signifikan,” kata Subki.
Meski demikian, ia memastikan Komisi E tetap mendorong agar perluasan program sekolah gratis menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya.
“Kalau memang di perubahan ini belum memungkinkan, ya kami minta direncanakan di tahun 2027,” ujarnya.
Menurut Subki, program sekolah gratis masih dibutuhkan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, terutama bagi keluarga yang belum bisa mengakses sekolah negeri.
“Harapan kami, program ini terus diperluas agar semakin banyak anak-anak yang bisa mendapatkan layanan pendidikan tanpa terbebani biaya,” ucapnya.
Ia mengatakan kebutuhan terhadap program sekolah gratis masih cukup tinggi.
Hal itu terlihat dari masih banyaknya wilayah yang belum memiliki sekolah negeri sehingga masyarakat harus menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta.
“Masih ada daerah yang belum memiliki sekolah negeri, sehingga masyarakat akhirnya memilih sekolah swasta. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian pemerintah,” katanya.
Subki menilai keberadaan sekolah swasta gratis dapat menjadi solusi sementara untuk mengurangi beban biaya pendidikan yang ditanggung masyarakat.
“Bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas, program seperti ini sangat membantu agar anak-anak tetap bisa melanjutkan pendidikan,” ujarnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa pemerintah juga harus terus menambah jumlah sekolah negeri di wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan.
“Selain memperluas sekolah gratis, pembangunan unit sekolah baru juga harus menjadi perhatian agar akses pendidikan semakin merata,” tuturnya.
Subki berharap pembahasan APBD 2027 nantinya dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi sektor pendidikan, termasuk untuk memperluas cakupan program sekolah gratis.
“Mudah-mudahan pada tahun 2027 ada ruang anggaran yang memungkinkan program ini direalisasikan lebih luas,” katanya.
Ia menegaskan Komisi E akan terus mengawal berbagai program pendidikan yang bertujuan meningkatkan akses belajar bagi masyarakat Jakarta.
“Kami ingin memastikan setiap anak di Jakarta memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak,” ucap Subki.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada pembangunan sekolah negeri, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan yang mampu membantu masyarakat mengakses pendidikan di sekolah swasta.
“Yang terpenting adalah bagaimana tidak ada lagi anak yang kesulitan sekolah karena persoalan biaya maupun keterbatasan daya tampung sekolah negeri,” pungkasnya.
