Perjuangan KWJK Soal Desil Tuai Hasil, Ratusan Warga Jakarta Bisa Terima Bansos Lagi

www.bincangekonomi.comǁJakarta,23 September 2026-Aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat di Kantor Kementerian Sosial pekan lalu terkait persoalan desil kini membuahkan hasil.

Pasalnya, sebanyak 406 keluarga yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 4 akhirnya akan diproses untuk pembukaan rekening sebagai bagian dari tahapan penyaluran bantuan sosial (Bansos).

Hasil manis ini diperoleh setelah Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) melakukan pemadanan data dan menyerahkannya langsung kepada Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Ketua Umum KWJK, Marlo Sitompul, mengungkapkan capaian ini merupakan buah manis dari perjuangan warga miskin Jakarta yang sebelumnya menggelar aksi demonstrasi pada Kamis (17/9/2026) lalu.

Aspirasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui audiensi resmi bersama pimpinan Kemensos pada Senin (21/9/2026).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima langsung perwakilan KWJK untuk mendiskusikan masalah ketidaksesuaian data Bansos.

Audiensi ini turut dihadiri Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos, Joko Widiarto, beserta jajaran.

Marlo menjelaskan, data awal yang dihimpun melalui posko-posko warga KWJK mencapai 4.600 data.

Setelah disaring dan dibersihkan dari data ganda, tersisa sekitar 2.900 keluarga.

“Dari jumlah itu, 406 data keluarga yang berada pada desil 1 hingga 4 akan diproses untuk pembukaan rekening penyaluran Bansos,” ujar Marlo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/9/2026).

Sementara itu, untuk sisa data lainnya masih memerlukan penelusuran lebih lanjut akibat adanya ketidaksesuaian kategori desil maupun kendala administrasi.

“Perbaikan dan pengusulan desil penerima Bansos ini terus kita lakukan sinkronisasi. Sehingga, semua warga miskin betul-betul bisa mendapatkan haknya dan bantuan ini harus tepat sasaran,” tegas Marlo.

Desak Verifikasi Lapangan dan Sentil Isu Judi Online

Lebih lanjut, KWJK mendesak Kemensos agar tidak semata-mata mengandalkan sistem pendataan digital dalam menyalurkan bansos.

Verifikasi faktual dengan turun langsung ke pemukiman padat dan rumah susun dinilai sangat krusial.

“Jangan hanya mengandalkan aplikasi dan pertemuan di kantor, tapi datang dan lihat langsung penderitaan rakyat.

Kami senang Pak Menteri dan Wamen menyatakan kesiapannya untuk melakukan kunjungan lapangan serta bertemu langsung dengan warga di posko basis KWJK,” lanjut Marlo.

Di sisi lain, Juru Bicara KWJK, Dea Melrisa, menyoroti penanganan warga yang terindikasi judi online (judol).

Menurutnya, warga tidak boleh langsung dihakimi atau dicoret dari daftar penerima bansos tanpa adanya klarifikasi di lapangan.

“Selama ini, ketika keluarga yang terindikasi judol meminta kejelasan ke kelurahan, beberapa pihak justru menjustifikasi tanpa *cross-check*. Padahal, banyak dari mereka yang sebenarnya menjadi korban pencurian identitas,” ungkap Dea.

Perluas Posko dan Gelar Rapat Akbar Warga

Melihat masih banyaknya masalah pendataan, Sekretaris Jenderal KWJK, Iswadi Gombloh, menyatakan pihaknya akan memperluas posko advokasi di berbagai wilayah Jakarta.

Layanan posko nantinya tidak hanya fokus pada bansos, tetapi juga mencakup pengaduan pendidikan (Kartu Jakarta Pintar/KJP), jaminan kesehatan (BPJS PBI dan pembebasan biaya RS), hingga penanganan masalah penggusuran.

“KWJK juga akan menggelar rapat akbar warga di sejumlah kampung basis di Jakarta untuk menyosialisasikan hasil audiensi dengan Kemensos, menampung aduan baru, serta mendorong pemutakhiran data faktual,” kata Iswadi.

Apresiasi dari Kemensos

Menanggapi advokasi tersebut, Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemadanan data sangat krusial untuk menentukan kebutuhan riil setiap keluarga miskin.

Data yang terverifikasi nantinya akan ditindaklanjuti melalui program perlindungan sosial, baik dari Kemensos, kementerian/lembaga lain, maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Ada sebagian data yang memang perlu perbaikan desil karena tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi sebagian lagi memang sudah sesuai dengan data yang kita punya,” jelas Gus Ipul.

Gus Ipul pun mengapresiasi langkah aktif KWJK yang membantu pemerintah dalam memperbaiki akurasi data penerima bantuan.

“Ini bentuk partisipasi yang nyata dan tentu kita apresiasi,” pungkas Mensos.