DPRD DKI Jakarta Ingatkan Disdik Jaga Transparansi Pelaksanaan SPMB


www.bincangekonomi.comǁJakarta,4 Juli 2026-Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan seluruh panitia Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) menjalankan proses penerimaan siswa secara konsisten sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Permintaan itu disampaikan menyusul masih adanya keluhan masyarakat terkait pergeseran peringkat atau nominasi peserta dalam pelaksanaan SPMB tahap pertama.

Menurut Subki, dinamika pergeseran peringkat merupakan hal yang dapat terjadi karena sistem mempertimbangkan berbagai komponen penilaian, seperti jalur prestasi dan ketentuan seleksi lainnya.

Meski demikian, ia menegaskan seluruh proses harus mengikuti alur yang telah disepakati bersama sejak awal.

“Kita berharap Dinas Pendidikan dan seluruh pelaksana SPMB menjalankan semua alur yang sudah ditetapkan. Mungkin masih ada kekurangan, tetapi kita sudah menyepakati alur ini yang akan digunakan, sehingga harus dipahami dan diterapkan secara konsisten,” kata Subki dikutip, Sabtu (4/7/2026).

Ia mengatakan konsistensi penerapan aturan menjadi kunci agar proses penerimaan siswa berjalan adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, seluruh jalur seleksi, baik prestasi, domisili, maupun jalur lainnya, harus dilaksanakan sesuai ketentuan tanpa menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

“Termasuk jalur prestasi, domisili, dan jalur lainnya, mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai aturan yang sudah ditetapkan,” katanya.

Subki menilai pelaksanaan SPMB tahap pertama secara umum telah berjalan cukup baik. Namun, evaluasi tetap diperlukan menjelang pelaksanaan tahap berikutnya agar berbagai kendala teknis dapat diminimalkan.

Ia juga meminta Dinas Pendidikan terus memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai mekanisme seleksi, sehingga orang tua dan calon peserta didik dapat memahami setiap perubahan yang terjadi dalam sistem.

Menurut dia, transparansi dan konsistensi pelaksanaan akan membantu mengurangi kesalahpahaman serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penerimaan siswa baru di Jakarta.

“Yang penting masyarakat mendapatkan penjelasan yang jelas dan prosesnya dijalankan sesuai aturan yang sudah disepakati,” tuturnya.