Transjabodetabek Dibanggakan Pramono, Pengamat: Jangan Sampai Jakarta Jadi ‘Sapi Perah’ Transportasi
www.bincangekonomi.comǁJakarta,26 Februari 2026-Program integrasi transportasi Transjabodetabek yang dibanggakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuai sorotan.
Analis Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai, kebijakan tersebut baik secara konsep, namun timpang dalam pembiayaan karena seluruh subsidi masih ditanggung APBD DKI Jakarta.
Ia menyebut, konektivitas antarmoda hingga kota penyangga memang penting bagi mobilitas warga Jabodetabek.
Namun ia mempertanyakan keadilan fiskal dalam pelaksanaannya.
“Harusnya pembiayaannya itu sifatnya berbagi. Artinya, berapa persentasenya, (penyangga) harusnya membantu. Jadi, tidak semua pembiayaannya dari APBD DKI Jakarta,” ucapnya, Kamis (26/2/2026).
Tarif Rp 3.500, Biaya Riil Rp 12.500
Trubus menyoroti besarnya subsidi yang diberikan Pemprov DKI untuk setiap penumpang Transjabodetabek.
Saat ini tarif yang dibayarkan masyarakat hanya Rp 3.500, jauh di bawah biaya operasional sebenarnya.
“Tiketnya kan masih 3.500 itu. Itu kan kasihan sekali subsidinya, karena normalnya itu kan 12.500,” ujarnya.
Menurutnya, selisih biaya tersebut menjadi beban berat bagi APBD DKI Jakarta, terlebih setelah adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
Ia pun menilai kondisi ini berpotensi membuat Jakarta menjadi ‘penanggung beban’ bagi daerah penyangga.
“Masa bayar pajaknya di Bekasi mereka naik Transjakarta gratisan ke Jakarta. Jakarta yang biayain, kan itu kan enggak bener. Harusnya itu dipaksa mereka fifty-fifty gitu,” kata dia.
Daerah Penyangga Diminta Ikut Iuran
Trubus mendorong agar Gubernur Pramono mengambil langkah strategis dengan meminta regulasi dari pemerintah pusat agar daerah penyangga ikut berbagi pembiayaan.
“Harus dibuat aturannya, hadi ada kebijakan regulasi yang mewajibkan mereka iuran gitu. Iuran APBD-nya untuk membantu transportasi ini,” tuturnya.
Ia menilai selama ini daerah penyangga menikmati manfaat konektivitas tanpa turut menanggung beban subsidi.
“Karena keenakan orang sana. Karena mereka tinggal di sana, bayar pajak di sana, tapi naik Transjakarta yang subsidi ini,” kata dia.
Program Bagus, Tapi Harus Berkeadilan
Trubus tidak menampik bahwa integrasi transportasi Jabodetabek merupakan kebijakan yang progresif.
Namun menurutnya, keberlanjutan program tersebut bergantung pada model pembiayaan yang adil dan terintegrasi lintas daerah.
“Harusnya itu dipaksa mereka fifty-fifty gitu. Artinya APBD-nya Jawa Barat atau Bekasi dengan APBD Jakarta dijadikan satu gitu lho,” ujarnya.
Catatan kritis ini menjadi bagian dari evaluasi kebijakan transportasi di tahun pertama kepemimpinan Gubernur Pramono bersama wakilnya, Rano Karno.
Program yang disebut sebagai terobosan besar itu dinilai tetap memerlukan pembenahan dari sisi fiskal agar Jakarta tidak terus menjadi ‘sapi perah’ dalam skema transportasi kawasan.
