Ketua DPRD Waswas Stok Pangan Jakarta di Tengah Konflik Global, Minta Pramono Sidak Pasar

www.bincangekonomi.comǁJakarta,5 April 2026-Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyoroti pentingnya menjaga ketahanan pangan ibu kota di tengah situasi global yang tidak menentu, terutama konflik di kawasan Timur Tengah.

Ia menegaskan, kondisi geopolitik tersebut harus diantisipasi dengan memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh warga Jakarta tetap aman.

“Kami garis bawahi bahwa di tengah situasi Timur Tengah yang tidak sedang baik-baik saja, sedang berkonflik, mudah-mudahan kita akan amankan ketahanan pangan kita di Jakarta,” kata Khoirudin dikutip Minggu (5/4/2026).

Menurutnya, Jakarta memiliki tantangan tersendiri karena tidak memiliki lahan pertanian maupun sawah sebagai sumber produksi pangan.

Karena itu, pemerintah daerah diminta benar-benar memastikan pasokan pangan bagi sekitar 11,6 juta penduduk tetap terjaga.

“Jakarta tidak ada sawah, tidak ada lahan pertanian. Sehingga kita harus memastikan bahwa ketersediaan pangan itu ada dan aman,” ujarnya.

Khoirudin mengaku telah meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar serta badan usaha milik daerah (BUMD) yang menangani pangan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan stok pangan dalam kondisi aman, baik di pasar maupun di gudang penyimpanan.

“Kami khawatir betul, karena kita tidak punya sawah dan lahan pertanian. Jadi harus dipastikan kondisi stoknya,” ucapnya.

Meski demikian, ia menyebut hingga saat ini belum ada laporan dampak langsung dari situasi global terhadap ketersediaan pangan di Jakarta.

Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga stok beras sesuai standar, terutama pasca momentum Idul Fitri.

“Biasanya di gudang harus tersedia 12.500 ton. Beras yang beredar minimal 30.000 ton. Itu yang aman, dan harus dipastikan cukup untuk dua sampai tiga bulan ke depan,” jelas Khoirudin.

Ia pun berencana melakukan sidak dalam waktu dekat guna memastikan langsung kondisi stok beras di lapangan.

Selain itu, DPRD DKI Jakarta juga tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pangan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Perda tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengatur hak dan kewajiban warga terkait pemenuhan kebutuhan pangan.

“Perda pangan sedang kita bahas untuk memastikan ketahanan pangan warga Jakarta, termasuk perlindungan hak dan kewajiban warga,” pungkasnya.